Bila kita mau meluangkan sedikit saja waktu dan iseng melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, maka tiga komponen besar selalu ada menyertainya, yaitu: (1) Pos Penerimaan, (2) Pos Pengeluaran, dan (3) Pos Pembiayaan. Dari ketiga pos tersebut saya yakin dua pos sudah sangat jelas tanpa perlu penjabaran yang lebih rinci, mungkin yang mengganjal di mata dan memicu pertanyaan adalah adanya Pos Pembiayaan. Kok bisa sih pos ini muncul dalam APBN negara Indonesia. Ternyata pos pembiayaan muncul dikarenakan lebih besarnya pos pengeluaran dibandingkan pos penerimaan. Dengan demikian, mau tidak mau, suka tidak suka, nerima tidak nerima, itu adalah kenyataan yang harus diterima. Penerimaan yang didapat dari sektor pajak dan non pajak (khususnya penerimaan migas) tidak dapat menutupi seluruh biaya yang dibutuhkan. Manajemen keuangan di Indonesia selalu kandas dengan menambah hutang. Tahun demi tahun, periode demi periode, presiden demi presiden, semuanya sama dan berobesesi menambah hutang negara. Kenapa negeri ini harus dikelola mengikuti pepatah "lebih besar pasak daripada tiang". Ironi sekali setiap tahun selalu gali lobang tutup lobang untuk bayar hutang. Dahulu senang sekali dengan pinjaman luar negeri dengan dalih pinjaman lunak, bunga kecil, dan masa cicilan panjang. IMF, Bank Dunia, IDB sudah pernah dicoba, tapi apa yang didapat, beban hutang dan bunga semakin besar. Sudah bosan dengan pinjaman luar, beralih ke pinjaman dalam, mulai dari ORI, sukuk (alias surat utang negara), lagi-lagi negeri ini dibangun dari pinjaman. Alih-alih lebih baik pinjaman dalam negeri agar pembayaran cicilan dan bunga hanya jatuh dan beredar di Indonesia, BI malah sebaliknya mengumumkan kekhawatirannya kalau uang yang masuk ke bank sudah semakin banyak dan sebaliknya sektor produksi yang riel tidak berjalan. Bayangkan gundukan uang yang berada di BI dan institusi perbankan lainnya melebihi kapasitas sebaliknya masyarakat dan sektor produksi lainnya malah enggan memutar uang dalam perekonomian riel. Kalau sudah terjadi situasi dan kondisi tersebut, maka pahlawan yang sangat tepat zaman ini adalah Melinda Dee. Biar saja orang dan badan usaha yang kaya takut menyimpan uangnya di bank dan lebih memilih memutar uangnya dalam sektor riel.

Ada yang salah dalam negeri ini. Negeri yang boros, bangsa yang tamak dan tidak pernah merasa cukup. Kenapa pemerintah ini tidak ingin menabung, kenapa pemimpinnya gemar sekali berutang, kenapa rakyatnya tidak produktif. Untuk apa kastil-kastil megah di bangun di pusat kota kalau ternyata pembiayaannya dari hutang, untuk apa wajib belajar 9 tahun bila ternyata harus membayar dengan dalih Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), dan untuk apa pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin bila ternyata definisi miskin menjadi sangat sulit dipenuhi. Hampir semua presiden berkampanye dengan isu wajib belajar 9 tahun, fasilitas kesehatan bagi rakyat miskin, bantuan lansung tunai. Jelas isu-isu tersebut sangat menyentuh rakyat yang notabene nya sudah sangat miskin. Tapi kemiskinan rakyat terjadi karena negaranya yang miskin. Negara yang tidak punya tabungan. Negeri yang sarat dengan hutang. Apakah pernah ada presiden yang berkampanye dengan program melunaskan pinjaman atau minimal mengurangi pinjaman dan bunga. Pasti jawabannya belum kan. Yah mungkin karena setali tiga uang dengan sistem politik pemicu hutang. Partai-partai yang tidak punya badan usaha selalu kebingungan ketika sudah mendekati masa-masa kampanye. Uang dari mana untuk memenangkan pemilu nanti. Maka tidak heran kalau partai-partai besar selalu minta jatah departemen besar dan strategis. Semua rakyat Indonesia sudah sangat maklum kalau departemen yang dipilih oleh partai besar adalah departemen yang punya APBN besar. Maka tidak aneh juga kalau pos pengeluaran selalu lebih besar, karena masing-masing departemen berlomba membuat anggaran yang sangat besar tanpa harus peduli dengan penerimaan negara. Ujung-ujungnya perampokan uang negara demi memenangkan kursi legislatif dan presiden dari partainya. Seperti lingkaran setan yang sulit diputus, pos pembiayaan sangat sulit dihapuskan.

Sedikit pesan dari saya...
Kalau pendapatan negeri ini tidak banyak, cobalah hidup dan ajarkan kepada kami kehidupan berkesehajaan. Belajar merasa cukup dengan apa yang didapatkan. Saya yakin kita sebenarnya siap untuk hidup bersahaja, tinggal Anda selaku pemimpin memandu kami menuju kehidupan yang bebas dari lilitan hutang. Mulailah bermimpi meninggalkan warisan kepada generasi mendatang, jangan takut dengan obsesi merubah pos pembiayaan menjadi pos tabungan negara. Rasanya kita semua bertanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk generasi mendatang bukan.